TKI Mengubah Data TKI Menuai Petaka

By Kanim Pontianak 21 Apr 2016, 05:23:33 WIBBerita Nasional

TKI Mengubah Data TKI Menuai Petaka

skipun sulit dimengerti perubahan identitas tidak disadari oleh pemiliknya. Dari berbagai cerita, diketahui bahwa pada umumnya mereka menyadari perubahan data dirinya, bahkan berusaha menghafalkan nama atau tempat tanggal lahir palsunya.

Konsekuensi
 
Sesuai UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, SIMKIM telah dilaksanakan secara nasional di dalam negeri dan hingga saat ini di 14 Perwakilan RI di luar negeri. Bagi mereka yang memiliki data ganda akan menghadapi masalah perdata dan bahkan bisa konsekuensi pidana. Sebagai pekerja, TKI memiliki kontrak yang tidak hanya sebagai dasar hubungan kerja, tetapi juga merupakan rujukan untuk mendapatkan izin/visa kerja, membuka account bank, daftar asuransi, daftar jaminan sosial dll.

Perpanjangan paspor di luar negeri dengan pembetulan data identitas tentunya akan berhadapan dengan Imigrasi setempat ketika pemiliknya memperpanjang izin tinggal/visanya. Pada umumnya, Imigrasi setempat mempertanyakan perubahan data paspor dan bahkan untuk beberapa kasus menuntut pemiliknya dengan tuduhan pemalsuan dokumen. Dalam hal ini, kecurigaan, penolakan dan tuntutan otoritas negara setempat dapat dilihat sebagai standar penegakan hukum yang juga dilakukan oleh otoritas berwenang di Indonesia.

Perlindungan
 
Melanjutkan data yang salah sulit dilakukan karena UU Keimigrasian tegas memberikan sanksi pidana baik kepada WNI maupun pejabat Imigrasi yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 126 UU No 6/2011, menyebutkan bahwa WNI yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 133 menyebutkan bahwa pejabat imigrasi atau pejabat lain yang tidak menjalankan prosedur SIMKIM dihukum penjara 5 (lima) tahun.

Memberikan paspor di luar negeri dengan data baru yang bisa mengakibatkan pemiliknya menghadapi masalah juga bukan pilihan terbaik. Dalam hal ini, perlu pamahaman dan kesadaran semua pihak terutama pemilik data ganda untuk tidak terus menyalahkan pihak lain. Sebaiknya segera diperbaiki dengan segala konsekuensinya. Jika perbaikan diluar negeri akan berakibat buruk, dapat dilakukan di dalam negeri. Bekerja diluar negeri tentunya tidak tanpa batas, sekiranya telah cukup dan ada bekal untuk memulai usaha, segera melakukan berbagai persiapan untuk kembali ke Tanah Air.

Terlepas dari penyebab dan tingkat kesalahannya, pemilik data ganda perlu diberikan perlindungan secara proporsional. Perwakilan juga dapat menyampaikan penjelasan kepada pihak terkait se

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook